Proyek P3-TGAI DI DUGA ADA MAFIA FEE

DUGAAN MAFIA FEE PROYEK P3 -TGAI DI SUMEDANG MENJADI SOROTAN 

Sumedang  Proyek Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) di Kabupaten Sumedang menjadi sorotan sejumlah warga yang menyerap kualitas pekerjaan.Terkait adanya dugaan mafia fee proyek P3-TGAI oleh oknum oknum .

 Pelaksanaan program ditekankan secara swakelola dengan melibatkan partisipasi masyarakat, khususnya anggota P3-A untuk mendukung kedaulatan pangan nasional dan hal ini masih ditengarai penuh masalah.

Selain tahapan yang molor dari jadwal, pekerjaan fisik terlambat dan ketepatan penentuan lokasi (penlok) pekerjaan. Skema pengajuan program berpotensi dimanfaatkan oleh sejumlah kepentingan terselubung dan persoalan tersebut ditengarai menjadi biang kerok yang harus dihadapi dalam pelaksana kegiatan.

Isu tak sedap adanya oknum yang menjadi makelar proyek meminta jatah kompensasi fee jasa usulan pembawa program ini mencuat, akan tetapi para pengurus P3-A yang menerima bantuan P3 TGAI ini hanya bisa pasrah tak berdaya.

Di kabarkan, setelah dana dicairkan oleh pengurus P3-A diminta untuk menyisihkan uang dari anggaran tersebut sebesar 20% dari total nilai bantuan yang diterima sebesar Rp 195 juta per P3-A sebagai uang kompensasi fee

Dari masing-masing kelompok P3A diketahui sudah mencapai anggaran ditahap pertama dan proses pencairan dana P3-TGAI dilakukan secara bertahap dengan ketentuan tahap I, sebesar 70 % dan tahap II sebesar 30% dari nilai yang tercantum dalam perjanjian kerja sama,” 

Persoalan pelik ini harus disikapi dan ditindaklanjuti oleh P3AI. Karena kelompok masyarakat petani ini seakan dijadikan alat untuk mengeruk keuntungan. P3AI seperti tak berkutik adanya dugaan anggaran yang sudah mengalami ‘kebocoran’ yang peruntukannya di luar ketentuan petunjuk teknis (Juknis) dan petunjuk pelaksanaan (Juklak).

Imbasnya, pada sejumlah pengurus P3-AI harus memutar otak bagaimana cara mengerjakan pekerjaan fisik, sesuai kuantitas, kualitas serta estetika konstruksi yang tertuang dalam rencana anggaran belanja (RAB).

Akibat dari hal ini, konstruksi saluran tersier banyak dibangun tidak sesuai dengan desain rencana yang telah disepakati Tim Swakelola.

Saat di konfirmasi beberapa kepala desa dan kelompok masyarakat bungkam tidak memberikan tanggapan terkait fee proyek ini.